Dalam artikel ini aku bakal memberitahu anda perihal histori kelam era selanjutnya Timor Leste. Sebelumnya anda telah tau belum perihal operasi seroja. Ya operasi seroja adalah sandi untuk kegiatan invasi Indonesia pada Timor Leste yang memerdekan diri berasal dari Indonesia. Tidak usah panjang lebar aku bakal langsung ke inti berasal dari pembahasan kita hari ini.

Seperti Apa Operasi Seroja

Invasi Indonesia ke Timor Timur lebih terkenal dengan nama Operasi Seroja. Operasi mulai pada tanggal 7 Desember 1975 kala militer Indonesia masuk ke Timor Timur. Dengan dalih antikolonialisme dan antikomunisme untuk menggulingkan rezim Fretilin yang nampak pada tahun 1974. Penggulingan pemerintah yang dipimpin secara singkat oleh Fretilin. Memiliki dampak terhadap pendudukan kekerasan selama seperempat abad kurang lebih 100.000–180.000 tentara dan warga sipil. Telah terbunuh atau mati kelaparan. Komisi Pengakuan kebenaran dan Rekonsiliasi di Timor Leste (CAVR) mendokumentasikan perkiraan minimum sebesar 102.000 kematian.  Berkaitan konflik di Timor Timur selama periode 1974 hingga 1999, termasuk 18.600 pembunuhan dengan kekerasan dan 84.200 kematian akibat penyakit dan kelaparan. Pasukan Indonesia dan kombinasi pasukan pembantunya bertanggung jawab atas 70% berasal dari total pembunuhan.

Latar belakang Operasi Seroja

Timor Leste berutang kekhasan teritorialnya berasal dari bagian Pulau Timor, dan kepulauan Indonesia secara keseluruhan, termasuk fakta bahwa lokasi itu terinvasi oleh Portugis, bukan orang Belanda (kesepakatan membagi pulau pada dua kebolehan pada th. 1915). Pemerintahan kolonial tergantikan oleh Jepang selama Perang Dunia II, yang sesudah itu melahirkan gerakan perlawanan yang menyebabkan kematian berasal dari 60.000 orang Timor, atau 13 persen berasal dari seluruh masyarakat pada pas itu. Setelah perang, Hindia Belanda menjamin kemerdekaannya independen sebagai Republik Indonesia. Dan Portugis pas itu lagi mendirikan kontrol atas Timor Timur. Ketika Indonesia menyerbu Timor Leste pada bulan Desember 1975, lebih dari satu sebelumnya berkaitan untuk jadi anggota berasal dari nusantara. Namun, sebagai bekas koloni Portugis, ia tidak punya pengalaman kolonial dengan seperti di daerah lain.

Penarikan Portugis dan Perang Saudara

Menurut Konstitusi Portugal pra-1974, Timor Timur, yang sesudah itu terkenal sebagai Timor Portugis, adalah “provinsi luar negeri”, seperti tidak benar satu provinsi yang terbagi Portugal benua. “Provinsi luar negeri” termasuk termasuk Angola, Cape Verde, Guinea Portugis, Mozambik, Sao Tome dan Principe di Afrika Makau di Cina; dan telah termasuk lokasi India Portugis hingga 1961, kala Perdana Menteri India, Jawaharlal Nehru, memerintahkan invasi dan aneksasi.

Pada bulan April 1974, sayap kiri Movimento das Forças Armadas (Gerakan Angkatan Bersenjata, MFA) dalam militer Portugis melancarkan kudeta pada sayap kanan pemerintah Estado Novo yang otoriter di Lisbon, dan menginformasikan niatnya untuk cepat menarik pasukan yang berasal dari jajahan Portugal (termasuk Angola, Mozambik dan Guinea, gerakan gerilya pro-kemerdekaan berjuang sejak th. 1960-an).

Berbeda dengan koloni-koloni Afrika, Timor Leste tidak mengalami perang pembebasan nasional. Namun, partai politik berasal dari pribumi bermuculan dengan cepat Timor Uni Demokratik Timor (União Democrática Timorense, UDT) adalah asosiasi politik pertama yang bakal meberitahu sesudah Revolusi Anyelir. UDT awalnya terdiri berasal dari pemimpin senior administrasi dan pemilik perkebunan, dan juga pemimpin suku asli. Para pemimpin ini punya asal usul konservatif dan perlihatkan kesetiaan kepada Portugal namun tidak dulu menganjurkan integrasi dengan Indonesia.

Keterlibatan Amerika Dengan Operasi Seroja

Sementara itu, Fretilin (Front Revolusioner Independen Timor Timur) terdiri berasal dari pengurus, guru, dan lainnya yang merupakan “anggota yang baru direkrut berasal dari para elit perkotaan. Fretilin cepat lebih kondang daripada UDT karena berbagai program sosial yang diperkenalkan kepada rakyat. Namun, UDT dan Fretilin mengadakan koalisi pada Januari 1975 dengan tujuan terpadu untuk pemilihan nasib sendiri. Koalisi ini singgah untuk mewakili nyaris seluruh sektor pendidikan dan lebih dari satu besar penduduk. APODETI (Populer Demokrat Asosiasi Timor), sebuah partai kecil yang ketiga, termasuk bermunculan, dan tujuannya adalah untuk integrasi dengan Indonesia. Namun, partai ini punya kekuatan tarik popularitas yang sedikit.

Pada April 1975, konflik internal membagi kepemimpinan UDT, dengan Lopes da Cruz memimpin faksi yang mendambakan meninggalkan Fretilin. Lopes da Cruz kuatir bahwa sayap radikal Fretilin bakal membuat perubahan Timor Timur ke front komunis. Namun, Fretilin menyebut tuduhan ini konspirasi Indonesia, sebagai sayap radikal yang tidak punya basis kekuatan. Pada tanggal 11 Agustus, Fretilin menerima surat berasal dari pemimpin UDT untuk mengakhiri koalisi.

Dampak Operasi Seroja

Pada bulan Maret 1976, pemimpin UDT Lopes da Cruz melaporkan bahwa 60.000 orang Timor telah tewas selama invasi. Sebuah delegasi pekerja pemberian Indonesia sepakat dengan statistik ini. Dalam sebuah wawancara pada tanggal 5 April 1977 dengan Sydney Morning Herald, Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik mengatakan jumlah korban tewas adalah “50.000 orang atau kemungkinan 80.000”. Seorang tokoh menyebut korban sebanyak 100.000 berdasarkan data dari beritague (1980) dan oleh Taylor. Amnesty International memperkirakan bahwa sepertiga masyarakat Timor Timur, atau 200.000 total, meninggal dikarenakan aksi militer, kelaparan dan penyakit berasal dari tah

. 1975 hingga 1999. Pada th. 1979 US Agency for International Development memperkirakan bahwa 300.000 orang Timor Timur telah tukar ke kamp-kamp yang dikuasai oleh angkatan bersenjata Indonesia. Komisi PBB untuk Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi di Timor Timur memperkirakan jumlah kematian selama pendudukan termasuk kelaparan dan kekerasan jadi kurang lebih 90.800 hingga 202.600 termasuk pada 17,600 hingga 19,600 mengalami kematian kekerasan atau penghilangan, berasal dari populasi masyarakat kurang lebih 823.386 pada th. 1999. Komisi kebenaran menyelenggarakan untuk pasukan Indonesia yang bertanggung jawab atas kurang lebih 70% pembunuhan dan kekerasan yang telah dilakukan.